Dinas Koperindag Sulbar Serius Sikapi Isu Beras Oplosan, Lakukan Sidak di Pasar Mamuju

MAMUJU – Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag) Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polda Sulawesi Barat melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) di dua pasar, yakni Pasar Sentral Mamuju dan Pasar Regional Mamuju, pada Kamis, 7 Agustus 2025. Sidak ini merupakan respons cepat terhadap isu nasional mengenai peredaran beras oplosan yang meresahkan masyarakat.

Kegiatan sidak dipimpin langsung oleh Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Ince Rahmat, untuk memastikan mutu dan takaran beras yang dijual di pasaran sesuai dengan ketentuan. Fokus utama sidak adalah melindungi konsumen dari praktik dagang yang tidak jujur. Dari hasil sidak, ditemukan dugaan adanya penyimpangan terkait mutu dan takaran beras pada beberapa pedagang. Meskipun demikian, secara umum, mutu dan takaran beras di kedua pasar tersebut sudah sesuai standar.

Kepala Dinas Koperindag Sulbar, Masriadi Nadi Atjo, menegaskan bahwa temuan ini menjadi perhatian serius. Ia berkomitmen untuk menindaklanjuti temuan tersebut dan melakukan pengawasan rutin. “Kami akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan pasokan, harga, dan mutu pangan tetap terjaga di pasaran. Kami tidak akan ragu untuk menindak tegas jika ada pedagang yang nakal,” kata Masriadi.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Bidang Perdagangan, Muhammad Najib Ali. Ia menekankan bahwa kegiatan pengawasan ini adalah upaya pemerintah untuk menjamin ketersediaan bahan pokok dengan harga stabil, serta memastikan mutu dan takaran produk yang beredar di masyarakat. Najib juga mengajak partisipasi aktif dari masyarakat. “Kami tentu berharap dukungan dari masyarakat, dengan aktif melaporkan jika menemukan hal yang tidak sesuai di pasar,” ujarnya.

Sidak ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui TPID Sulawesi Barat untuk menjaga stabilitas harga dan kualitas bahan pokok, khususnya beras, demi kenyamanan dan perlindungan konsumen.