Kode Etik Pelayanan

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Setiap Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:

  1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warha negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik;
  2. Pelayanan Publik adalah pejabatm pegawai, atau petugas Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

 

BAB II
TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

  1. Peraturan ini bertujuan memberi pemahaman kepada aparatur bagian pelayanan terhadap pentingnya kode etik pelayanan, kejujuran dalam pemberian pelayanan, tanggung jawab moral dalam pelayanan, disiplin dalam melaksanakan tugas, tidak bertindak diskriminatif terhadap masyarakat penerima layanan, serta terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat untum menerima pelayanan publik sesusi standar pelayanan.
  2. Untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan Aturan Perilaku dan kode etik Pelaksana Layanan Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
  3. Aturan Perilaku dan Kode Etik Pelaksana Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi kewajiban dan larangan dalam melaksanakan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan ini.

 

BAB III
NORMA DASAR PRIBADI

Pasal 3

Setiap Pelayanan Publik wajib menganut dan menjunjung tinggi norma dasar pribadi sebagai berikut:

  1. Berorientasi pelayanan;
  2. Akuntabel;
  3. Kompeten;
  4. Harmonis;
  5. Loyal;
  6. Adaptif;
  7. Kolaboratif.

 

BAB IV
STANDAR PERILAKU

Pasal 4

Setiap Pelayanan Publik dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik harus berperilaku sebagai berikut:

  1. Adil dan tidak diskriminatif;
  2. Menetapkan budaya 5S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun);
  3. Cermat, Tegas, Cepat, dan Tepat
  4. Profesional
  5. Tidak mempersulit;
  6. Bersedia mnerima kritik, keluhan, serta keberatan dari penerima layanan

 

BAB V
KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK

Pasal 5

  1. Pelayanan publik wajib mematuhi dan berpedoman pada aturan perilaku kode etik pelaksana layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2)
  2. Pelayanan publik wajib;
    1. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
    2. Menghindari perbuatan atau tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani;
    3. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat namun tegas, responsif, transparan dan profesional sesuai ketentuan berlaku;
    4. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan
    5. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas;
    6. Terbuka untuk menghindari benturan kepentingan;
    7. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan;
    8. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai penerima pelayanan publik;
    9. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peyelenggaraan pelayanan publik;
    10. Melaporkan gratifikasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

BAB VI
HAK PELAYANAN PUBLIK

Pasal 6

 

Pelayan Publik berhak;

  1. Pelayan Publik berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pelayan Publik berhak atas lingkungan kerja yang aman, tertib, dan mendukung profesionalisme
  3. Pelayan Publik berhak mendapatkan penghargaan atas prestasi kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  4. Pelayan Publik berhak atas pengembangan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kapasitas.
  5. Pelayan Publik berhak atas kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 7

Masyarakat berhak :

  1. Masyarakat sebagai penerima layanan berhak memperoleh pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.
  2. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai prosedur, standar, dan biaya pelayanan sesuai ketentuan.
  3. Masyarakat berhak menyampaikan pengaduan, saran, dan kritik terhadap kualitas pelayanan publik.
  4. Masyarakat berhak atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, pungutan liar, dan penyalahgunaan wewenang.
  5. Masyarakat berhak atas tindak lanjut pengaduan yang disampaikan sesuai mekanisme yang berlaku.

 

BAB VII
LARANGAN PELAYANAN PUBLIK

Pasal 8 

Pelayanan Publik dilarang;

  1. Melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  2. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian negara;
  3. Mempergunankan kewenangan untuk melakukan tindakan yang memihak atau bersikap diskriminatif atau pilih kasih kepada kelompok tertentu/perorangan;
  4. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksaakan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
  5. Meminta dan atau menerima pembayaran tidak resmi atau pembayaran diluar ketentuan yang berlaku, seperti pemberian komisi, dana ucapan terimakasih, imbalan, sumbangan dan sejenisnya yang terkait tugas pokok dan fungsi;
  6. Membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  7. Menyalahgunakan kewenangan jabatan secara langsung dan atau tidak langsung;
  8. Menghilangkan, memalsukan, dan atau merusak aset negara atau dokumen milik negara/organisasi yang berhubungan dengan pelayanan publik;
  9. Memanfaatkan sarana prasarana negara untuk kepentingan prbadi; dan
  10. Membocorkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan dan atau jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan. Atau pihak lain.

 

BAB VIII
SANKSI

Pasal 9 

  1. Pelayanan publik yang melanggar ketentuan dalam pasal 5 dikenai sanksi moral.
  2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permohonan maaf secara lisan dan/tertulis atau pernyataan penyesalan
  3. Sanksi moral berupa permohonan maaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara langsung oleh pemberi layanan kepada penerima layanan.

 

Pasal 10

  1. Pelayanan pubik yang melanggar ketentuan dalam pasal 6 dikenai sanksi moral dan sanksi hukuman disiplin.
  2. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat,
  3. Pelayan publik wajib membayar kerugian atas pelanggaran ketentuan pasal 6 yang menimbulkan kerugian, setelah dibuktikan nilai kerugian, setelah dibuktikan nilai kerugiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  4. Pelayanan publik yang dikenai sanksi atas pelanggaran ketentuan pasal 6 dapat ditindaklanjuti dengan pemrosesan perkara apabila Pelayan Publik melakukan perbuatan melawan hukum dan atau melakukan tindak pidana.

 

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 11

  1. Pelayan Publik pada Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang melaksanakan pelayanan publik dengan baik sesuai Kriteria berhak mendapat penghargaan
  2. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain;
    1. Kesopanan/Keramahan;
    2. Penampilan
    3. Kinerja dan Kecepatan Layanan
    4. Penguasaan Produk Layanan
    5. Kepuasan/Penilaian Pengguna atas Layanan;
    6. Kedisiplinan
  3. Penilaian terhadap pelayanan publik dilakukan oleh tim assesment penilai reward and punishment terhadap petugas pelayanan Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
  4. Tim Assesment/Penilai Reward and Punishment terhadap petugas pelayanan Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
    1. Melakukan penilaian terhadap petugas pelayanan Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan kriteria setiap 6 (enam) bulan sekali;
    2. Melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk selanjutnya ditetapkan pemberian Reward and Punishment terhadap Petugas Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

 

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 29 Agustus 2026

KEPALA DINAS,

       TTD

MASRIADI NADI ATJO, S.E,M.Si

Statistic Visitor

Total Visitor

0

0 Online
Visitor ▶