Kawal Hilirisasi dan Ekonomi Inklusif, Dinas Koperindag Sulbar Pastikan Indikator Pembangunan Daerah Berbasis Data Presisi

Minggu, 11 Oktober 2026
Sekretariat
7 Berita ini dilihat
0 Berita ini dibagikan
MAMUJU - Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengambil langkah strategis dalam penguatan data sektoral daerah. Dinas Koperindag Sulbar memastikan ketersediaan data indikator serta kesesuaian metode perhitungan dalam Focus Group Discussion (FGD) Penyediaan Indikator Sasaran Visi dan Indikator Utama Pembangunan (ISV-IUP) yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat di Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju.
Keikutsertaan aktif ini menjadi fondasi penting agar setiap kebijakan hilirisasi komoditas dan pertumbuhan ekonomi inklusif yang digagas pemerintah daerah memiliki landasan data yang valid dan terukur.
Kepala Dinas Koperindag Sulbar, H. Masriadi Nadi Atjo, menekankan bahwa penyusunan indikator pembangunan makro harus selaras dengan sektor riil di lapangan, khususnya dalam menggerakkan industri pengolahan lokal, memperkuat daya saing UMKM, serta menjaga stabilitas perdagangan demi mewujudkan Misi 1 Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat, Dr. H. Suhardi Duka.
"Untuk memastikan program hilirisasi komoditas unggulan dan pertumbuhan ekonomi inklusif berjalan tepat sasaran, kita memerlukan basis data yang presisi. Setiap target di sektor industri, perdagangan, koperasi dan UKM harus mampu dibaca secara akurat untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat dan memperluas kesempatan kerja," tegas Masriadi.
Sementara itu, Pengelola Data Sektoral Dinas Koperindag Sulbar, Muh Aswad M, yang hadir langsung dalam forum tersebut menjelaskan bahwa fokus utama dinas adalah memastikan ketersediaan data baseline serta memastikan kesesuaian perhitungan variabel sektor perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM.
"Kami memastikan ketersediaan data baseline indikator perindustrian dan perdagangan sudah terpetakan dengan baik, sekaligus memastikan keselarasan dengan standar BPS. Langkah ini krusial agar tolok ukur kinerja sektor industri kecil menengah (IKM), standardisasi mutu melalui UPTD BPSMB, serta aktivitas perdagangan daerah tercatat secara objektif dalam Indikator Utama Pembangunan," ujar Aswad.
Melalui kegiatan ini, Dinas Koperindag Sulbar berharap arah kebijakan pembangunan ekonomi ke depan dapat menghasilkan intervensi program yang lebih tajam, terukur, dan langsung berdampak pada peningkatan produktivitas serta pendapatan pelaku usaha lokal di Sulawesi Barat.
Statistic Visitor

Total Visitor

0

0 Online
Visitor ▶